JAKARTA, KOMPAS.com
- Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Provinsi DKI Jakarta meyakini
tak ada upaya politisasi dalam aksi unjuk rasa pada 4 November 2016.
Wakil Ketua PWNU, Samsul Ma'arif mengatakan, isu politisasi dalam aksi unjuk rasa 4 November merupakan kabar yang keliru.
"Tidak ada kaitannya dengan politik (aksi unjuk rasa pada 4 November
2016). Apalagi kita sebagai ormas keagamaan tidak ada hubungannya dengan
tarik menarik kepentingan politik," kata Samsul di Kantor PWNU, Jakarta
Timur, Rabu (2/11/2016
).
Aksi tersebut, kata Samsul, murni untuk mendorong proses hukum terhadap Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang dianggap menistakan agama.
Samsul mengatakan, tuntutan yang akan dilayangkan dalam unjuk rasa
tersebut hanya agar kepolisian melakukan proses hukum terhadap Ahok
secara terbuka, transparan dan demi kepentingan masyarakat umum.
"Yang penting ada usaha yang benar. Bahwa aparat hukum telah
melakukan proses secara terbuka, transparan, dan mementingkan
kepentingan masyarakat secara umum," kata Samsul.
Kendati mendorong proses hukum terhadap Ahok, Samsul tetap menyerahkan kepada kepolisian.
Menurut Samsul, PWNU akan menghormati segala putusan terkait proses hukum yang dilakukan terhadap Ahok.
"Misalnya proses hukum menyatakan bahwa Ahok itu tidak salah, ya kita
harus menghormati. Ya kita harus menghormati bahwa itu adalah bagian
dari proses hukum," kata Samsul.
Unjuk rasa rencananya dilangsungkan di depan Istana Kepresidenan,
Jakarta Pusat. Sekitar 35.000 orang disebut bakal terlibat dalam aksi
ini.
20.51
FIQIH TABAH .A.
Posted in: 
