13.03
FIQIH TABAH .A.
SERANG - Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) mendesak pemerintah daerah untuk memverifikasi nilai Ujian Nasional (UN) karena banyak siswa yang dirugikan.
Mendiknas Mohammad Nuh mengatakan, memang ada kasus nilai UN yang tidak keluar. Ini disebabkan adanya data yang terselip saat pengiriman nilai dari sekolah ke dinas di kabupaten/kota. Mendiknas menyatakan, seharusnya daerah melakukan verifikasi awal untuk menghindari kerugian bagi peserta UN.
Mendiknas menegaskan, prinsip yang dipegang oleh pemerintah ialah jangan merugikan siswa pada pelaksanaan UN yang saat ini melibatkan 40 persen nilai dari sekolah. Sehingga jika sudah terjadinya kasus ini maka daerah wajib melakukan verifikasi ulang nilai UN. "Kita teliti berkas acara, lalu dilihat di mana sekolah anak itu. Atau mungkin anak tersebut salah saat mengisi jawaban. Semua kemungkinan ada, namun pemerintah wajib verifikasi," katanya menegaskan.
Berdasarkan data, ada beberapa daerah yang melaporkan nilai UN siswanya tidak keluar. Yakni di DKI Jakarta yakni di SMA 78 satu orang. Lalu di Asahan, Sumatera Utara yakni satu siswa SMA daerah Air Batu, satu siswa SMK Almaksum Sidodadi, satu siswa SMK Meranti, satu siswa SMK PGRI 11 Kisaran, satu siswa SMK SPPN Rawang, satu siswa MA Alwashliyah Pasar Lembu Air Joman, tiga siswa MA Nurul Ikhlas Sei Sepayang, satu orang siswa MA Al Islam dan dua orang siswa MA daerah Air Batu.
Lalu di Temanggung, Jawa Tengah ada 11 siswa yang mengalami kasus serupa. Selanjutnya di Medan, Sumatera Utara ada 19 siswa terugikan, yakni di SMK Budi Satrya 15 siswa, SMKN 2 tiga siswa dan SMK Al Fatah satu siswa.
Mantan menkominfo ini menambahkan, laporan tersebut harus ditindaklanjuti karena tidak mungkin siswa yang melakukan laporan. M Nuh menyesalkan apabila setelah diverifikasi ulang, yang melakukan kesalahan ialah di kabupaten/kota yang tidak melakukan pemeriksaan awal.(Neneng Zubaidah/Koran
Mendiknas Mohammad Nuh mengatakan, memang ada kasus nilai UN yang tidak keluar. Ini disebabkan adanya data yang terselip saat pengiriman nilai dari sekolah ke dinas di kabupaten/kota. Mendiknas menyatakan, seharusnya daerah melakukan verifikasi awal untuk menghindari kerugian bagi peserta UN.
Mendiknas menegaskan, prinsip yang dipegang oleh pemerintah ialah jangan merugikan siswa pada pelaksanaan UN yang saat ini melibatkan 40 persen nilai dari sekolah. Sehingga jika sudah terjadinya kasus ini maka daerah wajib melakukan verifikasi ulang nilai UN. "Kita teliti berkas acara, lalu dilihat di mana sekolah anak itu. Atau mungkin anak tersebut salah saat mengisi jawaban. Semua kemungkinan ada, namun pemerintah wajib verifikasi," katanya menegaskan.
Berdasarkan data, ada beberapa daerah yang melaporkan nilai UN siswanya tidak keluar. Yakni di DKI Jakarta yakni di SMA 78 satu orang. Lalu di Asahan, Sumatera Utara yakni satu siswa SMA daerah Air Batu, satu siswa SMK Almaksum Sidodadi, satu siswa SMK Meranti, satu siswa SMK PGRI 11 Kisaran, satu siswa SMK SPPN Rawang, satu siswa MA Alwashliyah Pasar Lembu Air Joman, tiga siswa MA Nurul Ikhlas Sei Sepayang, satu orang siswa MA Al Islam dan dua orang siswa MA daerah Air Batu.
Lalu di Temanggung, Jawa Tengah ada 11 siswa yang mengalami kasus serupa. Selanjutnya di Medan, Sumatera Utara ada 19 siswa terugikan, yakni di SMK Budi Satrya 15 siswa, SMKN 2 tiga siswa dan SMK Al Fatah satu siswa.
Mantan menkominfo ini menambahkan, laporan tersebut harus ditindaklanjuti karena tidak mungkin siswa yang melakukan laporan. M Nuh menyesalkan apabila setelah diverifikasi ulang, yang melakukan kesalahan ialah di kabupaten/kota yang tidak melakukan pemeriksaan awal.(Neneng Zubaidah/Koran
Posted in: Berita Terkini
0 comments:
by Pakto
by misterdarvus
Posting Komentar